Uang Gelap Pemilu 2019 diungkap PPATK

Uang Gelap Pemilu 2019 diungkap PPATK

Uang Gelap Pemilu 2019
Indohariannews.com Uang Gelap Pemilu 2019 diungkap PPATK

indohariannews: Indikasi adanya Uang Gelap Pemilu 2019 akan segera diungkap PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin.

pihak PPATK masih menelusuri laporan transaksi keuangan yang mencurigakan di Pemilu 2019.

Badaruddin menyebutkan terdapat banyak laporan aliran keuangan yang janggal pada Pemilu 2019.

Hal itu diungkapkan Badaruddin usai menghadiri acara buka puasa bersama di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (17/5).

“Bahwa ada laporan transaksi keuangan yang mencurigakan, laporan transaksi keunangan tunai, tapi itu sifatnya laporan dari pihak pelapor.

Dalam hal, penyedia jasa keuangan maupun penyedia jasa barang ataupun jasa yang lainnya,”

papar baddarudin dalam dugaan Uang Gelap Pemilu 2019 tersebut.

Namun, kata badar, pihaknya harus menguji laporan transaksi keuangan yang mencurigakan tersebut.

PPATK bakal menguji apakah laporan tersebut masuk dalam unsur tindak pidana atau tidak.

“Ada beberapa yang sudah diserahkan ke Bawaslu. Angkanya tuh saya lupa, sekitar belasan kali ya, baru kebanyakan tuh pemilihan legislatif.”

ujar Badaruddin.

Yuk belajar investasi ! modal kecil dengan keuntungan besar ! klik disini

SIMAK JUGA BERITA YANG LAINNYA

Baddarudin, menyatakan pihaknya sudah menyerahkan laporan tersebut kepada

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait Uang Gelap Pemilu 2019

“Itu perlu diuji lagi apakah terjadi peristiwa hukum yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana,

Jadi, kalau kami melakukan penelusuran, di situ kami sampaikan kepada Bawaslu atau nanti kepada pihak kepolisian. Nanti para penyidik lah yang

melengkapinya” terangnya.

Sebelumnya Badaruddin menekan PPATK terus memantau aliran transaksi selama masa kampanye Pemilu 2019 berjalan.

Termasuk perihal sumbangan dana kampanye yang diterima peserta Pemilu 2019, baik peserta pileg maupun pilpres.

Penyebaran Alat Kampanye Indikasi Uang Gelap Pemilu 2019

Selain itu, PPATK juga memantau soal penyebaran bahan kampanye yang tidak berupa uang.

Misalnya kaus, topi, stiker dan lain-lain yang boleh dilakukan peserta pemilu sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

Para peserta pemilu dilarang menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing.

Menurut UU Pemilu, pihak asing yang dimaksud yakni pemerintahan negara lain, lembaga swadaya negara lain, perusahaan di Indonesia

yang mayoritas sahamnya dimiliki pihak asing.

Setiap pemasukan dan pengeluaran tim kampanya harus dicatat, Nantinya, catatan itu harus diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU)

untuk diteliti lebih lanjut.

Sebelumnya itu, akuntan publik juga akan memeriksa laporan pemasukan dari pengeluaran peserta pemilu selama masa kampanye. (Alv)

 

Sumber : INDOHARIANNEWS | Berita Harian Indonesia Terbaru dan Terupdate

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *