BPJS Tak Lagi Gratis, Ini Penjelasan Lengkapnya

BPJS Tak Lagi Gratis, Aturan Baru Layanan BPJS Kesehatan.bpjs tak lagi gratis

Indohariannews  –  Belum lama ini keluar putusan dari menteri kesehatan mengenai BPJS tak lagi gratis ini di sebabkan oleh banyak nya penyalahgunaan fasilitas layanan kesehatan dari pemerintah ini.

BPJS Kesehatan mengancam peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk ikut serta patungan membayar pelayanan kesehatan yang diperoleh jika terdapat penyalahgunaan pelayanan.

Ini artinya, Layanan BPJS Kesehatan tak sepenuhnya gratis lagi.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program JKN.

Pasal 3 aturan tersebut berbunyi penyalahgunaan pelayanan yang dimaksud dipengaruhi oleh selera dan perilaku peserta.

Yang dalam kata lain bisa di katakan banyak peserta BPJS dan JKN menyalah gunakan fasilitas gratis ini untuk keperluan mempercantik diri, dan lain lain.

“Peraturan Menteri ini bertujuan untuk kendali mutu dan kendali biaya serta pencegahan penyalahgunaan pelayanan di Fasilitas Kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan,

Karena dana yang keluar tercatat terlalu tinggi sedangkan data yang terkumpul mengenai kejelasan dana tersebut tidak begitu jelas, maka dari itu

Pemerintah menetapkan kebijakan untuk mengatur lebih ketat lagi pendanaan layanan kesehatan, inilah alasan simpel nya mengapa BPJS tak lagi gratis

Kata Menteri Kesehatan, Nila Farida Moeloek saat di konfirmasi oleh tim Indohariannews lewat telefon pada jumat  (18/1/19).

Penetapan Ketentuan Peraturan Yang Belum Selesai

Namun demikian, peraturan tertulis itu belum menetapkan pelayanan seperti apa yang dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan.

Penetapan lebih lanjut akan dilakukan oleh Menteri Kesehatan didasarkan usulan dari BPJS Kesehatan, organisasi profesi, dan asosiasi fasilitas kesehatan.

Usulan itu pun harus disertai data dan analisis pendukung.

Untuk penetapan ketentuan-ketentuan penyalahgunaan pelayanan gratis BPJS ini,

Menteri Kesehatan akan membentuk tim yang bertufas melaksanakan kajian, uji publik, serta rekomendasi.

Setelah itu, menteri terkait akan menetapkan atau menolak seluruh rekomendasi layanan mana saja yang akan diterima atau ditolak.

Paling lama satu pekan sejak usulan atau rekomendasi diterima.

Rekomendasi-rekomendasi inilah yang menjadi landasan tentang aturan yang membuat BPJS tak lagi gratis.

Aturan ini akan mengecualikan Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang diongkosi oleh negara.

Artinya, cuma peserta penerima upah dan peserta mandiri yang berpotensi untuk merogoh kocek lebih

Dalam membayar urun biaya pelayanan kesehatan paabila terbukti menyalah gunakan layanan kesehatan gratis ini.

Dalam pelaksanaannya sendiri, fasilitas kesehatan wajib menginformasikan jenis pelayanan yang dikenai urun biaya,

Termasuk estimasi besaran urun biaya yang dibayarkan perserta atau keluarga peserta sebelum diberikan layanan kesehatan atau Biaya Premi.

Detail Perubahan Harga Iuran BPJS

Dari Rumah bisa buat uang jajan tambahan 50.000 – 100.000, mau ?

“Pemberian informasi sebagai dimaksud dilakukan secara langsung kepada peserta atau keluarga peserta,

yaitu pada saat pendaftaran dan secara tidak langsung melalui media informasi yang dimiliki oleh fasilitas kesehatan,”

jelas Pasal 6 PMK 51/2018.

Besaran urun biaya, yakni sebesar Rp20 ribu untuk setiap kali melakukan kunjungan rawat jalan di rumah sakit kelas A dan B

Atau, sebesar Rp10 ribu untuk kunjungan rawat jalan di rumah sakit kelas C dan D, serta klinik utama.

“Atau paling tinggi sebesar Rp350 ribu untuk paling banyak 20 kali kunjungan dalam jangka waktu tiga bulan,” imbuh Pasal 9 PMK 51/2018.

Dalam hal rawat inap di atas kleas 1, maka urun biaya sebesar 10 persen dari biaya pelayanan dihitung dari total tarif INA-CBG setiap kali melakukan rawat inap atau paling tinggi Rp30 juta. (Klv).

 

Sumber : INDOHARIANNEWS | Berita Harian Indonesia Terbaru dan Terupdate

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *