Agustus Jadi Pindah Ibukota

Agustus Jadi Pindah Ibukota Saat Pidato Nanti

 

Agustus Jadi Pindah Ibukota
Agustus Jadi Pindah Ibukota

indohariannews.com  Agustus Jadi Pindah Ibukota Menteri Pekerja Umum Dan Perumahaan Rakyat ( PUPR ) Basuki
Hadimuljono menepis adanya isu Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) akan melakukan Groundbreaking ( Batu Pertama ) di Ibukota baru.

 

Basuki Hadimuljono mengatakan Agustus Jadi Pindah Ibukota dibutuhkan izin dari MRP dan DPR. Jika mungkin, Rencana pemindahan
itu disampaikan dalam pidato kenegaraan di DPR/MPR 16 Agustus nanti.

Ngak, mungkin Pak Presiden dalam pidatonya, Mungkinkan harus izin DPR/MPR dulu, dan itu harus ada undang – undangnya jadi
gak semudah itu katanya di Komisi V DPR RI

Basuki mengatakan ini hanya kemungkinan besar, Hal itu mungkin hanya pandangan Pak Jokowi saja. Program itu Harus di setujui
oleh DPR/MPR dulu baru bisa dilaksanakan pungkasnya

Kalaupun  ada yang bilang bulan Agustus berati bulan depan kan, nggak mungkin, paling mungkin, yang paling mungkin saat di
pidato saja itu pendapat pribadi saya jadi harus izin dulu ke DPR/MPR, harus ada undang – undang baru bisa Maju untuk pindah
ibukota.

SIMAK JUGA BERITA YANG LAINNYA
Moeldoko Angkat Bicara Soal Rizieq Shihab
Selatan Jawa Diperkirakan Tsunami Hingga 20 Meter
Ahok Diangkat Jadi Menteri Akan Tetapi Ia Tak Percaya Diri

Ditanya mengenai Tempat dan lokasi ibukota baru, Basuki mengaku belum tau dan pernah dengar di di Kaltim atau Kalten. itu hanya
mungkin menurut basuki.

Dan menurut Basuki pemindahan ibukota baru biayanya tidak sedikit bisa mencapati 500 T / 500 Triliun sunggu harga yang fantastic
bukan. skenario pertama untuk funsi utama gedung dan segala macam bisa mencapai 33 Triliun kata basuki

Berikutnya yang kedua menyediakan fasilitas dan funsi pendukung seperti rumah dinas untuk ASN dan TNI / Polri, Sarana pendidikan
seperti Gedung sekolah dan perguruan tinggi, Sarana kesehatan dan lembaga permasyarakatan dengan harga 265 Triliun

yang ketiga biaya pemindahan Ibukota Jakarta ke Kaltim  juga untuk penyediaan funsi penunjang meliputi srana dan prasarana listik,
air, Telekomukasi, Air bersih , Pengolah limba dan lain.

Terakhir biaya Untuk Sarana Prasarana infastruktur 160 Triliun dan pengadaan lahan sekitar 9 Triliun , Kata Basuki
Jadi apa perlu untuk pindah jika memang harus pindah yah silakan menjalankan peraturan untuk meminta izin kepada DPR/MPR di Jakarta.

Sumber : INDOHARIANNEWS | Berita Harian Indonesia Terbaru dan Terupdate

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *